Jurnal Teologi Injili

Sakramen Perjamuan Kudus sebagai Tanda Perjanjian dan Antisipasi Eskatologis Pesta Kawin Anak Domba

Jeconiah Lunardi — 2025-12-08

Gereja adalah Mempelai Kristus yang yang relasinya digambarkan dalam metafora pernikahan dan disimbolkan melalui sakramen Perjamuan Kudus. Gereja adalah mempelai wanita Kristus, terikat dalam perjanjian ilahi yang berakar dari Perjanjian Lama. Namun dalam praktiknya belum sepenuhnya dipahami maknanya oleh umat Allah. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana Sakramen Perjamuan Kudus menunjukkan cicipan Pesta Kawin Anak Domba yang akan datang dan mengingatkan umat akan janji kedatangan Kristus kembali. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan interpretatif dan riset kepustakaan. Tulisan ini menghasilkan temuan: Pengajaran Mempelai menekankan hubungan eskatologis antara Kristus dan Gereja sebagai mempelai; Sakramen Perjamuan Kudus berfungsi sebagai tanda perjanjian yang kelihatan, tindakan simbolis dan bentuk kehadiran Kristus; sintesa dua teori ini menghasilkan temuan bahwa sakramen Perjamuan Kudus merupakan antisipasi dari Pesta Kawin Anak Domba di akhir zaman. Sehingga orang percaya sebagai mempelai wanita Kristus lebih menghayati ketika mempraktikkan Perjamuan Tuhan yaitu memperingati Karya Kristus serta memberitakan-Nya dalam perkataan dan perbuatan hingga kedatangan-Nya yang kedua kali.

Komunikasi Digital yang Beretika di Tengah Polarisasi Politik di Indonesia: Kajian Etika Kristen

Obet Nego — 2025-12-08

Polarisasi politik di Indonesia semakin menguat seiring dengan peran media sosial sebagai ruang utama ekspresi politik dan pertukaran wacana publik. Fenomena ini memperlihatkan dominasi retorika emosional, provokatif, dan konfrontatif yang diperkuat oleh algoritma digital, sehingga mengikis kepercayaan publik, menghambat dialog konstruktif, dan melemahkan kohesi sosial. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip etika Kristen kasih, kejujuran, keadilan, dan integritas dalam komunikasi digital di tengah polarisasi politik Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, melalui analisis tematik yang meliputi identifikasi konsep polarisasi politik digital, interpretasi teologis atas prinsip etika Kristen, dan sintesis kritis antara kajian komunikasi politik, algoritma media sosial, serta teologi praktis. Hasil kajian menunjukkan bahwa minimnya penerapan etika Kristen dalam wacana digital mengakibatkan krisis kesaksian iman dan memperparah retorika konflik. Artikel ini menegaskan urgensi panduan etis berbasis nilai Kristiani yang tidak hanya membatasi ujaran kebencian dan hoaks, tetapi juga membentuk habitus kebajikan komunikatif seperti kejujuran, kerendahan hati, dan belas kasih. Kontribusi penelitian ini terletak pada upaya membangun kerangka etika komunikasi digital yang kontekstual bagi komunitas Kristen Indonesia dalam menghadapi tantangan polarisasi politik.

Kehadiran Ketidakadilan di Lembaga Peradilan: Refleksi Teologis dan Hukum atas Ketidakadilan Sistemik Berdasarkan Pengkhotbah 3:16

Edi Purwanto — 2025-12-10

Ketidakadilan dalam lembaga peradilan merupakan realitas yang telah disadari sejak zaman kuno, sebagaimana tercermin dalam Pengkhotbah 3:16. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur kualitatif dengan analisis reflektif interdisipliner yang mengintegrasikan sumber-sumber teologi, teori sistem hukum, filsafat hukum, dan literatur hukum Indonesia kontemporer. Melalui pendekatan ini, penelitian mengidentifikasi akar ketidakadilan tidak hanya pada perilaku individu, tetapi juga pada kelemahan dalam struktur, substansi, dan budaya hukum. Selain itu, studi ini menawarkan kerangka konseptual reformasi hukum yang lebih holistik dan berbasis moral, yang menempatkan nilai-nilai etis transendental sebagai fondasi bagi transformasi sistem hukum. Kerangka ini mencakup tiga pilar: (1) pemurnian struktur hukum melalui integritas kelembagaan; (2) penyelarasan substansi hukum dengan prinsip keadilan substantif; dan (3) pembaruan budaya hukum melalui internalisasi moralitas publik dan etos profesionalisme. Temuan penelitian menegaskan bahwa pemulihan keadilan menuntut reformasi yang tidak hanya bersifat institusional, tetapi juga menyentuh dimensi moral dan spiritual yang menopang keberlangsungan sistem hukum.